tugas Ekonomi Makro

ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah persentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu (Sadono Sukirno, 1994). Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi.

Pada tahun 1980-an, pengangguran terbuka di Indonesia meningkat dari 1,7 persen pada tahun 1980 menjadi 3,2 persen pada tahun 1990. Tingkat pengangguran di kota lebih tinggi daripada di desa, yaitu dari 2,8 persen pada tahun 1980 menjadi 6,1 persen pada tahun 1990. Sebaliknya tingkat pengangguran di desa menurun secara drastis yaitu dari 1,4 persen menjadi 0,1 persen.

Laju inflasi yang terjadi di Indonesia seringkali berfluktuasi dari tahun ke tahun. Keadaan ini diakibatkan dari terlalu pekanya perekonomian Indonesia terhadap pengaruh yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis akan mengambil judul “ Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia ”.

1.2         Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian diantaranya :

1.2.1        Bagaimana hubungan antara inflasi dan pengangguran di Indonesia ?

1.2.2        Bagaiman cara menanggulangi inflasi agar pengangguran di Indonesia berkurang ?

1.3         Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari makalah ini adalah :

1.3.1        Untuk mengetahui hubungan antara inflasi dan pengangguran di Indonesia.

1.3.2        Untuk mengetahui cara menanggulangi inflasi agar pengangguran di Indonesia berkurang.

BABA II

PEMBAHASAN

2.1              Hubungan antara Inflasi dan Pengangguran di Indonesia.

Menurut Boediono (1991) inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan pada sebagian besar dari barang-barang lain. Melalui tingkat inflasi kita dapat mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi dalam perekonomian suatu negara pada periode waktu tertentu.

Banyak faktor yang dapat menyebabakan terjadinya inflasi dalam suatu Negara, diantaranya :

a.       penawaran uang (jumlah uang yang beredar)

Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran uang akan menyebabkan inflasi. Jika penawaran uang (jumlah uang yang beredar) terlalu banyak maka inflasi akan meningkat, dan sebaliknya jika penawaran uang terlalu sedikit terjadi deflasi.

b.      Pendapatan Nasional

GDP menunjukkan nilai seluruh output atau produk dalam perekonomian suatu Negara. Negara yang inflasinya tinggi menyebabkan daya beli masyarakatnya menjadi rendah. Daya beli masyarakat yang rendah menunjukkan pendapatan nasional Negara tersebut menurun. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan nasional (GDP) berpengaruh terhadap inflasi yaitu jika GDP naik maka tingkat inflasi juga naik, sebaliknya jika GDP turun maka tingkat inflasi juga turun.

c.       Nilai Tukar Rupiah

Rupiah adalah mata uang Indonesia. Nilai tukar rupiah adalah harga satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar mata uang suatu Negara dapat berfluktuasi, berfluktuasinya nilai tukar mata uang suatu Negara dapat mempengaruhi nilai mata uang Negara tersebut.

d.      Tingkat Suku Bunga SBI

Kenaikan tingkat suku bunga SBI yang menyebabkan kenaikan suku bunga Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan suku bunga bank umum, menyebabkan konsumen khususnya investor tidak tertarik untuk meminjam modal dari bank umum. Yang kemudian menyebabkan bahan-bahan kebutuhan umum banyak yang diimpor sementara jumlah ekspor lebih kecil. Yang pada akhirnya mengakibatkan inflasi.

Dampak positif dan negatif dari inflasi diantaranya adalah :

1.        Dampak Positif

Inflasi ringan di bawah 10% akan cenderung meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sebab setiap orang maupun pengusaha akan suka membelanjakan atau menginvestasikan uangnya, akibatnya tingkat bunga akan turun sehingga orang akan dengan mudah mendapatkan kredit, begitu pula dalam memperluas aktivitas ekonominya.

2.        Dampak negatif.

a.       kegiatan ekonomi masyarakat menurun,

b.      tingkat suku bunga meningkat,

c.       terjadi defisit neraca pembayaran,

d.      banyak terjadi spekulasi,

e.       ketidakpastian usaha produksi di masa depan,

f.       pembangunan mengalami kemacetan,

g.      pendapatan riil masyarakat turun, dan

h.      meningkatnya pengangguran.

Didalam kurva Phillips dinyatakan bahwa inflasi yang rendah seringkali terjadi dengan pengangguran yang tinggi, sebaliknya inflasi yang tinggi terjadi dengan pengangguran yang rendah. Hal ini dapat terlihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Inflasi dan pengangguran di Indonesia

Tahun	Inflasi (%)	Pengangguran (%)
2002	10.00	9.06
2003	5.10	9.50
2004	6.40	9.86
2005	17.11	10.26

Sumber: Badan Pusat Statistik

          Dari tabel 2.1 tingkat inflasi berangsur turun dari tahun 2001 sampai 2003, tetapi jumlah pengangguran semakin bertambah. Sedangkan pada tahun 2004 sampai 2005 tingkat inflasi mengalami kenaikan yang cukup tajam yang tidak diikuti dengan penurunan  atau pengurangan jumlah pengangguran. Hal itu disebabkan inflasi yang ditimbulkan oleh pengurangan subsidi BBM sehingga menaikkan harga-harga pada periode 2005, sehingga melemahkan daya beli masyarakat.

          Daya beli masyarakat yang lemah juga berakibat pada lemahnya investasi. Lemahnya investasi ini mengakibatkan penurunan pendapatan dari pengusaha, apalagi ditambah dengan pajak yang masih tinggi. Akibat yang muncul adalah investasi sukar untuk berkembang dan kesempatan kerja semakin kecil sehingga pengangguran akan semakin tinggi.

          Pentingnya kebijakan pemerintah dalam kondisi yang terjadi saat ini untuk mengatasi masalah inflasi agar pengangguran dapat berkurang.

2.2              Cara Menanggulangi Inflasi Agar Inflasi Berkurang

Untuk mencegah atau mengendalikan laju inflasi, jumlah uang yang beredar dimasyarakat atau kecepatan peredaran (perputaran uang) harus dikendalikan, dan jumlah output yang diperdagangkan harus ditingkatkan. Dapat dilakukan dengan  kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan Non moneter.

1.        Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah seluruh tindakan yang berusaha memengaruhi jumlah uang yang beredar dan harga uang (tingkat suku bunga) di bidang moneter.

Tujuan dari kebijakan moneter adalah sebagai berikut.

a.    Stabilitas ekonomi.

b.    Perluasan kesempatan kerja.

c.    Menstabilkan harga-harga.

d.    Perbaikan neraca pembayaran.

Macam-macam kebijakan moneter, diantaranya:

a.        Politika diskonto (disconto policy)

Bank Indonesia mencoba memengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga sehingga orang berhasrat menabung akibatnya uang beredar berkurang.

b.        Politik pasar terbuka (open market policy)

Dengan cara membeli atau menjual surat berharga.

c.        Politik persediaan kas (cash reserve ratio policy)

Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan prosentase persediaan kas sehingga uang beredar berkurang.

2.        Kebijakan Fiskal

Kebijaksanaan fiskal sesungguhnya merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Pengendalian laju inflasi melalui kebijakan fiskal dapat ditempuh melalui langkah-langkah berikut.

a.        Penurunan pengeluaran pemerintah

Penurunan pengeluaran pemerintah dimaksudkan sebagai pengurangan pembelanjaan pemerintah    sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar yang terutama dikurangi adalah pengeluaran yang bersifat konsumtif.

b.        Peningkatan tarif pajak

Peningkatan tarif pajak sebagai upaya menekan laju inflasi adalah berupa peningkatan pajak penghasilan.

c.        Mengadakan pinjaman pemerintah atau tabungan paksa

Mengadakan pinjaman pemerintah atau tabungan paksa adalah tindakan pemerintah menahan sebagian penghasilan pegawai (gaji pegawai) untuk disimpan di bank sebagai pinjaman pemerintah dalam waktu tertentu.

3.        Kebijakan Nonmoneter

Kebijakan nonmoneter, di antaranya:

a.        Meningkatkan produksi

Ditempuh dengan jalan meningkatkan kapasitas produksi mesin-mesin, pemberian subsidi / bantuan kepada perusahaan tertentu yang produknya sangat peka terhadap inflasi, seperti kebutuhan primer serta  dengan jalan menambah jam kerja para buruh (pekerja). Penambahan jam kerja harus sesuai dengan kebutuhan   perusahaan.   Jika   produksi meningkat, inflasi tidak akan terjadi karena adanya kemampuan perekonomian negara.

b.        Kebijakan upah

Inflasi dapat diatasi dengan menurunkan pendapatan siap dibelanjakan masyarakat. Penurunan ini dapat dilakukan melalui pajak penghasilan.

c.        Kebijakan penentuan harga

Pemerintah dalam hal ini secara langsung terjun melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga. Hal tersebut dilakukan supaya terdapat kestabilan harga.

BAB III

OPINI

            Inflasi dan pengangguran sebuah masalah yang tak dapat dihindari. Setiap negara pasti akan mengalami yang namanya inflasi dan pengangguran termasuk juga Indonesia. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Inflasi merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan tolak ukur keadaan perekonomian dan keadaan pengangguran dalam suatu negara.

            Indonesia merupakan Negara berkembang yang perekonomiannya masih terpengaruh oleh perekonomian luar negeri. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi di Indonesia. Sebenarnya dengan inflasi yang tinggi tingkat pengangguran dalam suatu negara semakin kecil. Akan tetapi bila itu terus di biarkan perekonomian dalam negara tersebut akan mengalami kemunduran. Sangat sulit bagi pemerintah untuk menentukan atau memilih salah satu antara menanggulangi inflasi atau pengangguran. Karena jika salah satunya misalkan saja pemerintah ingin menanggulangi inflasi maka pemerintah harus rela tingkat pengangguran di negaranya meningkat begitu juga sebaliknya.

Dalam makalah ini pengaruh inflasi terhadap pengangguran sangat signifikan sesuai dengan tabel 2.1 yang dijelaskan sebelumnya meskipun dalam salah satu tahunnya inflasi tidak begitu mempengaruhi terhadap pengangguran disebabkan oleh faktor lain penyebab terjadinya pengangguran.

Untuk menanggulangi inflasi ini pemerintah dapat mengambil kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter. Selain itu pemerintah juga harus mengimbangi antara lapangan pekerjaan dengan tingkat pengangguran yang ada agar inflasi dan pengangguran dapat seimbang.

BAB IV

PENUTUP

4.1   Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa inflasi mempunyai keterkaitan terhadap pengangguran. Tingkat pengangguran yang rendah akan menimbulkan masalah inflasi, sebaliknya bila tingkat pengangguran tinggi tingkat inflasinya rendah. Tetapi hal itu tidak selalu terjadi. Pada tahun 2005 tingkat inflasi di Indonesia meningkat menjadi 17,11% sedangkan tingkat pengangguran juga meningkat menjadi 10,26%. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pengangguran. Salah satunya adalah pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005 sehingga menimbulkan kenaikan harga dan melemahkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang rendah berakibat pada lemahnya investasi, dan akhirnya berdampak pada menambahnya pengangguran karena tidak adanya kesempatan kerja.

   Inflasi dapat dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan Non moneter. Macam-macam kebijakan moneter, diantaranya ; a. Politika diskonto (disconto policy), b. Politik pasar terbuka (open market policy), dan c. Politik persediaan kas (cash reserve ratio policy). Pengendalian laju inflasi melalui kebijakan fiskal dapat ditempuh melalui langkah-langkah berikut ; a. Penurunan pengeluaran pemerintah, b. Peningkatan tarif pajak, c. Mengadakan pinjaman pemerintah atau tabungan paksa. Sedangkan, Kebijakan Nonmoneter di antaranya: a. Meningkatkan produksi, b. Kebijakan upah, c. Kebijakan penentuan harga.

4.2       Saran

          Beberapa saran yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

a.       Pemerintah sebaiknya segera meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan bantuan langsung tunai, sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM.

b.      Pemerintah sebaiknya menetapkan ulang kebijakan pajaknya. Dengan lemahnya daya beli masyarakat dan pajak yang tinggi, maka semakin memperlemah kemampuan masyarakat untuk belanja. Begitu juga dengan pengusaha, dengan pendapatan yang sedikit akibat rendahnya daya beli masyarakat, mereka harus membayar pajak yang tinggi pula.

DAFTAR PUSTAKA

Alghofari, Farid. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. Semarang : Universitas Diponegoro.

Amannuddin, Minggus. 2007. Analisis Pengaruh Tingkat Pekerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 1989-2005. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Anonimous. 2011. Inflasi. http://klikbelajar.com/pelajaran-sekolah/inflasi/ diakses pada tanggal 30 Desember 2011.

Badan Pusat Statistik. Inflasi dan Pengangguran. http://www.bps.go.id diakses pada tanggal 24 November 2011.

Boediono. 1991. Ekonomi Mikro. Yogyakarta: BPFE- UGM.

Ikasari, Hertiana. 2005. Determinan Inflasi (Pendekatan Klasik). Semarang : Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/15625/1/Hertiana_Ikasari.pdf diakses pada tanggal 24 November 2011.

Lestyowati, Jamila. 2009. Analisis Pengaruh Belanja Pegawai Pemerintah, Investasi, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi di Indonesia. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7191/1/09E00286.pdf diakses pada tanggal 16 Desember 2011.

Sadono Sukirno. 1994. Pengantar Teori Ekonomi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.